Dalam
era perubahan dan mobilitas internasional yang demikian cepat ini maka semua
aspek kehidupan akan dipengaruhi akuntansi dan keuangan. Memilih suatu sistem
akuntansi dalam urusan bernegara bukanlah hal yang mudah bagi pemerintahan
suatu negara. Terutama karena perekonomian menjadi pelaku utama penggerak
segala aspek kehidupan dalam bernegara, seperti politik, sosial dan lainnya.
Baru-baru
ini Indonesia berencana untuk mengubah sistem akuntansi yang semula berbasis
kas menjadi akrual. Keputusan ini disampaikan oleh Direktur Jendral
Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat konferensi pers di Gedung Dhanapala,
Jakarta pada Jumat (12/9). Keputusan perubahan ini diharapkan memberikan dampak
positif bagi masyarakat dan menarik perhatian calon investor.
Sistem
akuntansi sendiri memiliki empat basis umum yang digunakan, yaitu basis kas,
modifikasi kas, modifikasi akrual, dan akrual penuh. Indonesia sendiri
menerapkan sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual, maksudnya pada periode
pelaporan diterapkan sistem akrual dengan basis kas sebagai proses utamanya.
Hal ini telah diatur oleh Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dan Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Pemerintah Pusat akan menerapkan akuntansi berbasis akrual.
Pasal 12 dan 13 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa pendapatan dan belanja dalam APBN dicatat menggunakan basis akrual. Basis akrual diyakini dapat memberikan informasi keuangan yang
lebih lengkap dibandingkan tiga basis lainnya, terutama untuk informasi piutang
dan utang pemerintah. Selain itu, laporan keuangan berbasis akrual juga
menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai perjalanan uang yang
menjadi hak dan kewajiban rakyat Indonesia.
Akuntansi berbasis akrual telah
berhasil diterapkan di berbagai negara maju dan membawa manfaat. Manfaat
akuntansi berbasis akrual antara lain (Van Der Hoek, 2005):
1. Mendukung manajemen kinerja.
2. Menfasilitasi manajemen
keuangan yang lebih baik.
3. Memperbaiki pengertian akan
biaya program.
4. Memperluas dan meningkatkan informasi alokasi sumber daya.
5. Meningkatkan pelaporan keuangan.
6. Memfasilitasi dan meningkatkan
manajemen aset (termasuk kas).
Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementrian Keuangan dalam situs resminya
menyebutkan mengenai dua pilar utama dari basis akrual adalah pengakuan
pendapatan dan pengakuan biaya atau beban. Pengakuan pendapatan yang dimaksud
adalah hak pemerintah untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan pemerintah.
Didalamnya muncul perkiraan piutang tak tertagih karena penghasilan sudah
diakui padahal kas belum diterima. Sedangkan pengakuan biaya atau beban
dilakukan saat kewajiban membayar telah dilakukan. Disinilah muncul biaya/beban
meski biaya tersebut belum dibayar.
Mengamini segala kelebihan yang diutarakan sebelumnya,
Kementrian Keuangan menjelaskan beberapa poin kelebihan sistem akuntansi
berbasis akrual dibandingkan berbasis kas. Diantaranya adalah menghasilkan
laporan keuangan yang lebih baik karena penggunaan sumber daya dapat diketahui
secara detail; penilaian kinerja pemerintah yang akurat atas dasar keuangan
yang sehat; dapat menyajikan nilai aset, kewajiban dan ekuitas yang lebih baik;
dan masih banyak lagi.
Bagai dua sisi mata uang, sistem akuntansi berbasis akrual
ini juga memiliki sisi negatif. Terutama terkait dengan sistemnya yang masih
seumur jagung di negara ini (berbeda dengan negara lain seperti New Zealand).
Demi mendapatkan hasil yang transparan, diperlukan sumber daya manusia yang
kredibel dan ahli dalam bidangnya. Terutama karena semua urusan keuangan negara
harus tercatatkan secara terperinci.
Sistem komputerisasi menjadi salah satu
jawaban atas permasalahan keuangan yang detail, namun tak dapat dipungkiri
bahwa sistem ini akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sosialisasi
yang merata dan menyeluruh diperlukan untuk menghindari human error. Belum lagi jika ada pihak yang melawan adanya
perubahan ke sistem baru dan memperlambat sosialisasi sistem yang baru.
Menurut saya, perubahan sistem yang lebih transparan ini diharapkan dapat
meminimalisir terjadinya korupsi yang kerap muncul di Indonesia. Sehingga
anggaran pemerintah untuk warga miskin, bahan bakar bersubsidi, sembako, dan
hal-hal lainnya dapat terpantau dengan baik. Apakah semua janji yang ditawarkan
oleh pelaku pemerintahan telah sesuai dengan kenyataannya dan sejauh mana telah
berjalan. Lebih dari mengurangi korupsi, dari sistem akuntansi berbasis akual ini
dapat digunakan sebagai pertimbangan kemampuan keuangan negara dan efektifitas
kebijakan pemerintahan.
Sebagai persiapan, pemerintah perlu
menyiapkan beberapa hal seperti: pembuatan modul atau buku pembimbing untuk
semua akuntan dan calon akuntan mengenai sistem akuntansi berbasis akrual;
melakukan percobaan sistem pada daerah atau regional tertentu; melakukan
evaluasi terhadap sistem yang di jalankan; sosialisasi dengan melibatkan
peserta sosialisasi secara aktif, dan melakukan uji coba sebelum melaksanakan
sistem secara total.
Sumber :
1. http://www.scribd.com/doc/238688571/Pengaruh-Penggunaan-Standar-Akuntansi-Pemerintahan-Basis-Akrual-terhadap-Laporan-Realisasi-Anggaran-Laporan-Operasional-Neraca-Laporan-Arus-Kas-da
(Online), diakses 24 November 2014
2.
Buku
Analisis Kritis atas Laporan Keuangan
Penulis:
Cintya (3203013114)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar